Binjai, BNEWS.ID – Situasi politik di Kota Binjai memanas. Fraksi Partai Gerindra DPRD kota Binjai secara terbuka melancarkan tekanan politik terhadap Wali Kota Amir Hamzah dengan mengusulkan penggunaan hak interpelasi. Langkah ini disebut sebagai respons atas rentetan persoalan yang dinilai mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan.
Anggota DPRD kota Binjai, Ronggur, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap kinerja pemerintah kota yang dianggap gagal menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan lagi soal evaluasi biasa. Ini bentuk ketidakpercayaan yang serius. Wali Kota dinilai tidak mampu mengelola kebijakan secara konsisten dan bertanggung jawab,” tegasnya, rabu (06/05/2026).
Sorotan paling keras diarahkan pada kebijakan penggusuran pedagang yang dinilai tidak manusiawi dan minim solusi. Pedagang disebut hanya menerima janji relokasi tanpa kepastian. Hingga kini, lokasi pengganti yang dijanjikan belum juga siap, meninggalkan para pedagang dalam ketidakpastian ekonomi.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengkritik keras pola kepemimpinan yang dianggap gemar mengumbar janji tanpa perencanaan matang. Sejumlah program disebut belum memiliki dasar koordinasi yang jelas, termasuk rencana terkait Masjid Agung dan pengelolaan RS Bangkatan yang hingga kini masih kabur arah realisasinya.
Di tengah situasi tersebut, mencuat pula isu dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang semakin memperkeruh keadaan. Beberapa nama pejabat disebut telah terseret kasus hukum, bahkan beredar kabar keterlibatan kerabat dekat wali kota. Meski belum semuanya terkonfirmasi secara hukum, isu ini dinilai merusak kepercayaan publik secara serius.
Gerindra menilai, kombinasi antara kebijakan yang lemah, janji yang tidak terealisasi, serta bayang-bayang skandal hukum adalah alasan kuat untuk segera memanggil wali kota melalui hak interpelasi.
“Kalau ini terus dibiarkan, kepercayaan publik akan runtuh total. Pemerintahan tidak boleh berjalan tanpa arah dan tanpa akuntabilitas,” lanjut Ronggur.
Sebagai langkah lanjutan, Fraksi Gerindra telah mengoordinasikan usulan ini ke tingkat provinsi guna mendapatkan pendampingan politik dan hukum. Mereka juga tidak menutup kemungkinan bahwa proses ini akan berkembang lebih jauh.
“Interpelasi ini bisa menjadi pintu masuk. Jika ditemukan pelanggaran serius, maka opsi pemakzulan bukan hal yang mustahil,” ujarnya.
Dengan eskalasi yang terus meningkat, langkah ini menjadi sinyal keras bahwa DPRD tidak lagi sekadar mengawasi, tetapi siap mengambil tindakan politik tegas terhadap kepemimpinan yang dinilai bermasalah. (Fahmi)
Share this content:
Comment