BNEWS.ID, Medan – Ramainya polemik atas tindakan Gubsu menghentikan dan merazia transportasi darat berplat BL (Aceh) di Kabupaten Langkat sangat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, mobilitas ekonomi antar dua provinsi, Sumut dan Aceh serta yang berbahaya adalah potensi disintegrasi bangsa.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba melaui siaran persnya senin (29/09)
“Tindakan razia truk berplat BL dengan alasan apapun tidak bijaksana dan tidak dapat dibenarkan, tindakan ini tidak sepaham dengan kita, rakyat Sumut tentang stabilitas keamanan, kebangsaan dan sirkulasi distribusi ekonomi dari berbagai tempat, tindakan dan kebijakan ini sangat berbahaya,” ungkap Mangapul Purba
Lebih jauh Mangapul menyatakan bahwa bila Gubsu ingin meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak bermotor dan dinilai Plat BL tidak memberikan kontribusi maka yang harus terlebih dahulu dan penting untuk dilakukan adalah dengan memvalidasi seluruh Plat BK dan BB melalui Samsat Provinsi Sumatera Utara.
“Untuk meningkatkan PAD Sumut dari pajak kendaraan bermotor maka validasilah secara menyeluruh, objektif dan transparan seluruh Plat BK dan BB yang ada, mana yang sudah membayar pajak dan mana yang belum, karena itu wilayah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Plat BL menjadi wilayah kewenangan Provinsi Aceh, jangan off side,” lanjut Mangapul Purba
“Sepanjang sepengetahuan kami Plat BK dan BB yang tervalidasi membayar pajak hanya 32 persen, kemana yang lainnya, inilah tugas Gubernur dengan memvalidasi seluruh kendaraan bermotor plat BK dan BB untuk ditagih pajaknya secara objektif tanpa tindakan subjektif, bukan memblok plat daerah lain, kalau ini tidak dihentikan maka secara simultan bisa juga terjadi kepada plat BK dan BB di daerah lain yang sebelumnya tidak terpikirkan,” sebut Mangapul Purba
Anggota DPRD Sumut terpilih melalui Dapil Siantar – Simalungun ini menambahkan bahwa operasional seluruh kendaraan bermotor sepanjang memiliki STNK dan BPKB secara syah maka bisa beroperasional diseluruh Indonesia tanpa kecuali, karena hal tersebut terkait dengan distribusi barang dan jasa sebagai kegiatan ekonomi rakyat.
“Kita juga khawatir akibat tindakan ini juga dilakukan oleh Provinsi lain terhadap plat BK atau BB dan akan mengganggu aktivitas ekonomi terutama distribusi produksi rakyat Sumut yang harus dikirim keberbagai daerah menggunakan transportasi darat perplat BK dan atau BB,” tegas Mangapul Purba
Terakhir Mangapul Purba menghimbau kepada jajaran Pemerintah Sumut terutama Gubernur agar lebih Bijak dan memahami bahwa Sumut adalah Indonesia, Aceh adalah Indonesia, jangan membuat kebijakan yang menimbulkan kegaduhan yang mengancam disintegrasi bangsa karena berbagai konflik horizontal yang akan menyusul karena tindakan ceroboh ini.
“Para Birokrat, dishub, bapenda harus menjelaskan situasi realisasi capain PKB di sumut, jangan hanya diam di jona nyaman, karena semua pejabat harus berinovasi untuk kinerja yang lebih baik karena kita mendapat Tunjangan Pendapatan,” Pungkas Mangapul dengan serius (F08)
Share this content:
Comment