OPD Fokus Tingkatkan PAD, DPRD Medan: Tata Kelola Parkir & Reklame

BNEWS.ID, Medan – Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk tidak hanya menempatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan visi dan misi semata. Ia menegaskan bahwa pimpinan OPD harus memiliki inovasi yang konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan.

Hal ini disampaikan Wong kepada wartawan, Senin (14/07/2025). Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kegiatan pemerintahan, melainkan memaksimalkan kinerja dan pencapaian melalui gagasan dan langkah yang inovatif.

“Dengan inovasi dan program kerja yang tepat sasaran, pencapaian target PAD bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, meski anggaran efisien. Pemko jangan hanya melihat visi dan misi, tapi juga kemampuan inovatif pimpinan OPD dalam mendongkrak pemasukan daerah,” ujar Wong.

Salah satu inovasi yang diusulkan Wong adalah penerapan sistem barcode dalam pemasangan reklame dan iklan digital. Ia menilai, selama ini potensi dari sektor reklame belum tergarap maksimal, bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

“Kalau kita lihat, hampir di setiap sudut kota, dari kawasan strategis hingga pinggiran, banyak reklame dan iklan layar yang dipasang. Tapi jika hasilnya lebih rendah dari tahun sebelumnya, tentu ini menjadi pertanyaan besar,” ucapnya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan tersebut, sistem barcode bisa menjadi solusi untuk mendata seluruh reklame secara akurat, mulai dari lokasi, jenis, ukuran, masa tayang hingga tarif.

“Dengan barcode, semuanya akan tercatat digital. Tidak ada lagi celah manipulasi atau kebocoran data. Setiap reklame bisa diawasi dan ditagih sesuai ketentuan,” tegasnya.

Selain reklame, Wong juga mengkritik rendahnya kontribusi sektor pajak perhotelan dan tempat hiburan malam terhadap PAD. Padahal, dua sektor ini memiliki potensi yang besar bila dikelola dengan baik.

“Retribusi dari hotel dan tempat hiburan malam seharusnya menjadi salah satu penyumbang PAD utama, tapi realisasinya belum maksimal,” katanya.

Wong turut menyoroti persoalan retribusi perparkiran yang hingga kini masih dikeluhkan warga. Ia menyayangkan masih adanya praktik pungutan liar, meskipun kendaraan sudah menggunakan sistem parkir berbayar atau barcode.

“Kami sering menerima pengaduan dari masyarakat. Kendaraan sudah parkir di lokasi resmi dan terintegrasi dengan sistem digital, tapi tetap saja dipungut oleh juru parkir. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Ia meminta Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dispora, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terlibat dalam pengelolaan parkir, untuk berbenah dan bekerja secara terkoordinasi guna mengoptimalkan pemasukan dari sektor ini.

Lebih lanjut, Wong menekankan pentingnya regulasi yang tepat dalam pengelolaan perparkiran demi mencegah kebocoran anggaran. Ia menilai, parkir harus menjadi primadona baru dalam mendongkrak PAD, namun realisasi di lapangan masih jauh dari harapan.

“Semua kembali ke pimpinan OPD sebagai pengguna anggaran dan pelaksana kebijakan. Harus mampu menciptakan sistem pengelolaan yang efisien, akuntabel, dan inovatif,” pungkasnya. (F08)