Antrean Panjang di SPBU Medan, Anggota DPRD Desak Pertamina Jelaskan Penyebab Gangguan Distribusi BBM

Medan, BNEWS.ID – Antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka, SE. Politikus PDI Perjuangan itu meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera memberikan penjelasan kepada publik terkait penyebab antrean yang telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir.

Menurut Jusup, kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat. Selain memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan, antrean panjang di SPBU juga dinilai menghambat mobilitas warga yang hendak bekerja maupun menjalankan aktivitas ekonomi.

“Pertamina jangan mempermainkan masyarakat. Jangan biarkan warga menjadi korban akibat buruknya pengelolaan distribusi BBM. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang layak,” kata Jusup, Rabu (15/7/2026).

Ia menilai hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengenai penyebab antrean di berbagai SPBU di Medan. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan keresahan dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Karena itu, Jusup mendesak Pertamina segera menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM, sekaligus memastikan ketersediaan bahan bakar di seluruh SPBU kembali normal.

“Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai muncul spekulasi yang justru memperkeruh keadaan,” ujarnya.

Jusup mengatakan antrean tidak hanya terjadi pada BBM jenis Solar, tetapi juga Pertalite. Bahkan, antrean kendaraan masih terlihat hingga malam hari di sejumlah SPBU tanpa adanya langkah yang dinilai efektif untuk mengurai kepadatan.

Apabila penyebab antrean berasal dari keterlambatan distribusi, ia meminta Pertamina bertanggung jawab dan segera mengambil langkah cepat agar pasokan BBM kembali normal sehingga tidak terus merugikan masyarakat.

Selain itu, Jusup juga meminta Pertamina berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mempercepat penyelesaian persoalan distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara.

Di sisi lain, ia meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyimpangan dalam distribusi BBM oleh oknum tertentu.

“Kalau memang ada praktik penimbunan atau permainan distribusi BBM, aparat penegak hukum harus mengusutnya hingga tuntas. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat,” tegasnya. (F08)