BNEWS.ID, Medan – Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang menelan anggaran jumbo Rp497 miliar dari APBD Kota Medan kembali menuai sorotan keras. Proyek yang diklaim telah rampung itu justru menyisakan sederet persoalan serius di lapangan. Mulai dari kebocoran bangunan, sistem drainase yang gagal berfungsi, hingga fasilitas publik yang belum layak digunakan.
Ironisnya, semua itu terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa proyek telah “selesai” dan kini hanya memasuki masa pemeliharaan.
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Antonius Devolis Tumanggor, membongkar langsung fakta di lapangan. Ia menegaskan, kondisi Lapangan Merdeka jauh dari kata tuntas, apalagi representatif sebagai ikon kota.
“Kalau benar selesai, mengapa plafon masih bocor? Mengapa air masuk saat hujan? Ini bukan kerusakan kecil, tapi kegagalan perencanaan dan pelaksanaan,” tegas Antonius dalam Rapat Kerja Triwulan IV Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas Perkimcitaru, Senin (5/1/2026) kemarin.
Bocor, Banjir, dan Drainase Gagal
Antonius mengungkapkan, dirinya berada langsung di Lapangan Merdeka saat hujan turun pada malam hari. Hasilnya, air merembes masuk melalui plafon, sementara sistem drainase tidak mampu mengalirkan air dengan baik.
Kondisi tersebut juga terlihat saat banjir besar melanda Kota Medan pada 27 November 2025. Air menggenangi kawasan Lapangan Merdeka, menandakan bahwa sistem drainase yang dibangun dengan anggaran ratusan miliar itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Drainasenya tidak terarah. Air tidak mengalir keluar. Ini membahayakan struktur bangunan dan keselamatan publik,” ujarnya.
Klaim Pemko vs Fakta Lapangan
Di hadapan DPRD, Kepala Dinas Perkimcitaru Kota Medan Jhon Ester Lase menyatakan bahwa pembangunan Lapangan Merdeka secara prinsip telah selesai. Ia menyebut gangguan yang terjadi hanyalah akibat banjir dan pemadaman listrik sehingga pompa air tidak berfungsi.
“Air masuk dari pintu depan, lampu mati, pompa tidak bekerja. Setelah dicek, tidak ada masalah,” kata Jhon.
Namun pernyataan tersebut langsung dipatahkan oleh Antonius.
“Saya lihat sendiri. Plafon masih bocor. Bagian belakang panggung belum selesai sampai bawah. Eskalator, kamar mandi, dan tenant pedagang belum siap digunakan. Ini bukan persoalan pompa, ini persoalan kualitas pekerjaan,” hardiknya.
Proyek Multiyears, Akuntabilitas Dipertanyakan
Lapangan Merdeka merupakan proyek multiyears dengan nilai hampir setengah triliun rupiah. Dengan angka sebesar itu, publik berhak mempertanyakan kualitas hasil pembangunan, pengawasan proyek, hingga proses serah terima pekerjaan.
“Kalau ini disebut selesai, standar apa yang dipakai? Standar administrasi atau standar keselamatan dan fungsi publik?” sindir Antonius.
Ia menegaskan, DPRD Medan tidak akan tinggal diam terhadap proyek yang dinilai hanya tuntas secara dokumen, namun bermasalah secara fisik.
Banjir Medan dan Nasib Warga
Tak hanya Lapangan Merdeka, Antonius juga mengaitkan persoalan ini dengan kegagalan penanganan banjir Kota Medan secara menyeluruh. Ia reminder bahwa pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir masih menyisakan masalah serius.
“Masih ada warga yang lahannya belum dibayar. Rumah rusak akibat banjir, tapi tidak jelas ganti ruginya. Pemerintah sibuk membangun kolam retensi, tapi warga dibiarkan menanggung dampaknya,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut kawasan tempat tinggalnya di Sei Agul sempat terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter.
Selesai Menurut Siapa?
Dengan berbagai fakta tersebut, proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan kembali dipertanyakan. Apakah proyek Rp497 miliar ini benar-benar selesai dan layak digunakan publik, atau hanya selesai di atas kertas demi memenuhi laporan administratif?
Publik kini menunggu kejelasan:
siapa yang bertanggung jawab jika proyek bernilai ratusan miliar ini gagal memenuhi fungsi dasarnya? (F08)
Bagikan berita ini :
