BNEWS.ID, Deli Serdang – Penanggulangan bencana tidak hanya berbicara tentang upaya penyelamatan ketika musibah terjadi, tetapi juga harus dikelola secara sistematis mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memperkuat sistem manajemen kebencanaan di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deli Serdang, Drs Zainal Abidin Hutagalung, saat membuka kegiatan Sosialisasi Pendahuluan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Bagian Perekonomian dan SDA, Kantor Bupati Deli Serdang, Jumat (24/10/2025) siang.
Dalam arahannya, Zainal Abidin mengingatkan bahwa pengalaman besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tsunami Aceh tahun 2004 menjadi titik balik penting dalam sejarah penanggulangan bencana nasional. Sebelum bencana tersebut, upaya mitigasi memang telah dilakukan, namun belum terkelola secara terpadu dan belum memiliki lembaga khusus yang fokus di bidang kebencanaan.
“Setelah peristiwa tsunami Aceh yang begitu mengguncang bangsa ini, pemerintah kemudian membentuk dasar hukum baru melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai pijakan dalam memperkuat sistem manajemen kebencanaan di Indonesia,” ujar Zainal Abidin.
Menurutnya, manajemen penanggulangan bencana harus terus dikaji, dievaluasi, dan disempurnakan oleh seluruh elemen bangsa agar kejadian di masa lalu tidak kembali terulang. Ia menilai, lemahnya koordinasi di masa lalu seringkali membuat penanganan bencana berjalan tidak efektif, bahkan memperbesar jumlah korban dan kerugian materi.
Zainal Abidin menjelaskan, penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi langkah strategis untuk memetakan potensi ancaman di setiap wilayah. Kajian ini mencakup identifikasi jenis bencana yang mungkin terjadi, lokasi rawan, hingga tingkat risikonya.
“Di Deli Serdang, kecil kemungkinan terjadi tsunami, tetapi kita punya potensi besar terhadap bencana banjir, tanah longsor, pergeseran tanah, dan kebakaran lahan. Semua ini harus dikaji secara ilmiah dan dituangkan dalam dokumen resmi agar dapat diantisipasi dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyusunan KRB juga harus diikuti dengan rencana kontinjensi, yakni dokumen kesiapsiagaan ketika bencana benar-benar terjadi. Di dalamnya mencakup pembagian tugas, alur koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya manusia dan logistik secara efektif.
“Kita memiliki potensi sumber daya yang cukup baik dari sisi personel, peralatan, maupun anggaran. Maka, sudah sepatutnya kita bersama-sama mempersiapkan langkah penanggulangan secara terencana,” tegasnya.
Asisten I juga menekankan bahwa bencana yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang merupakan bencana daerah, sehingga penanganannya adalah tanggung jawab seluruh unsur pemerintahan daerah, bukan hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) semata.
BPBD berfungsi sebagai lembaga koordinatif lintas sektor, sementara pelaksanaan teknis di lapangan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI-Polri, dan partisipasi aktif masyarakat serta relawan kebencanaan.
Ia menjelaskan, setelah pengalaman besar tsunami Aceh, pemerintah pusat membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga non-departemen yang berfungsi di tingkat nasional. Di tingkat daerah, kehadiran BPBD menjadi wujud nyata dari sistem desentralisasi penanggulangan bencana yang terkoordinasi.
“BPBD bukan lagi sekadar dinas, melainkan badan koordinatif lintas sektor yang memiliki peran penting dalam menyinergikan seluruh unsur kebencanaan di daerah,” terang Zainal Abidin.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan dokumen kebencanaan seperti: Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk mengidentifikasi potensi dan tingkat risiko bencana; Rencana Kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan menghadapi skenario terburuk; Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap OPD agar memahami peran dan tindakannya saat bencana.
Dokumen-dokumen tersebut, lanjutnya, menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tanggap darurat, agar tidak lagi bekerja secara reaktif tanpa arah, tetapi berdasarkan sistem dan data yang terukur.
Ia juga mencontohkan, dari berbagai peristiwa bencana seperti gempa Cianjur dan Palu, kesiapsiagaan serta koordinasi yang matang terbukti mampu menekan jumlah korban dan kerugian.
“Kita harus belajar dari pengalaman. Koordinasi dan kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam menyelamatkan masyarakat dari dampak bencana,” tandasnya.
Di akhir arahannya, Zainal Abidin mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, maupun masyarakat untuk terlibat aktif dalam sistem penanggulangan bencana yang terpadu.
“Selain unsur pemerintah, lembaga sosial seperti PMI, Pramuka, Karang Taruna, dan berbagai organisasi relawan juga memiliki peran penting. Kebersamaan ini akan memperkuat kesiapsiagaan kita dalam menghadapi berbagai ancaman bencana,” tutupnya.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sumatera Utara, Dariyus M. Sinulingga; Konsultan BNPB, Afandi Azri; Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Deli Serdang, H. Mukti Ali Harahap, S.Ag., M.Si, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. (F08)
Foto : Ilustrasi AI, Penanggulangan Bencana Alam
Share this content:
Comment