Penembakan Rumah Dinas Wakil Bupati Deli Serdang, AKTA Minta Kapolres Dievaluasi

Medan, BNEWS.ID – Aliansi Aktivis Kota (AKTA) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penembakan yang terjadi di rumah dinas Wakil Bupati Deli Serdang. Peristiwa tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan menjadi tamparan serius bagi sistem keamanan di Kabupaten Deli Serdang.

AKTA menilai bahwa penembakan yang menyasar rumah dinas pejabat daerah tidak dapat dipandang sebagai peristiwa biasa. Kejadian ini menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus segera diungkap secara transparan dan profesional.

Kordinator Aliansi Aktivis Kota (AKTA) Ariguati menyatakan bahwa Kapolda Sumatera Utara perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Polres Deli Serdang. Apabila ditemukan adanya kelalaian, lemahnya deteksi dini, atau kegagalan dalam menjaga situasi kamtibmas, maka Kapolres Deli Serdang patut dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggung jawaban institusional.

“Rumah dinas Wakil Bupati merupakan objek yang memiliki nilai strategis dan seharusnya mendapatkan perhatian serius dari aparat keamanan. Jika peristiwa seperti ini bisa terjadi, publik berhak mempertanyakan efektivitas pengamanan dan kemampuan deteksi gangguan keamanan di wilayah Deli Serdang,” kata Ari. Selasa (16/6/2026).

Arigusti juga mendesak agar aparat kepolisian segera mengungkap pelaku, motif, serta pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi penanganan perkara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, Arigusti meminta Kapolda Sumatera Utara membentuk tim khusus guna memastikan proses penyelidikan berjalan objektif, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Aeigusti yang juga Mantan presiden mahasiswa ini juga menegaskan bahwa keamanan masyarakat tidak boleh kalah oleh aksi-aksi kriminal yang mengancam pejabat negara maupun warga biasa. Negara harus hadir melalui penegakan hukum yang tegas, cepat, dan berkeadilan.

“Jangan sampai peristiwa ini menjadi preseden buruk yang menunjukkan lemahnya kewibawaan negara di hadapan pelaku kejahatan. Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tutup AriGusti. (Fahmi)