Aksi Menginap Di DPRD Langkat Masih Bertahan

Langkat –

Aksi menginap warga dari 5 Desa di Kabupaten Langkat sejak malam tadi,  hingga hari Rabu (16/2/2022) masih terus berlanjut. Warga yang berasal dari Desa Kuta Gajah, Desa Namotongan, Desa Lau Damak, Desa Empus dan Desa Ujung Bandar yang berada di Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat, masih menggelar tikar didepan pintu masuk kantor DPRD Langkat. 

Bahkan sejumlah warga terlihat tidur – tiduran ditangga masuk kantor dewan tersebut. 

Aksi warga ini dipicu karena lambatnya penanganan para wakil rakyat di DPRD Langkat dan Pemerintah Kabupaten Langkat terkait dengan lahan perkebunan warga yang terendam air seluas 20 Ha sejak bulan Desember 2021 lalu. 

Akibat terendam air, warga tidak bisa memanen hasil perkebunan mereka yang merupakan mata pencaharian pokok warga demi memenuhi kebutuhan sehari – hari. 

“Kami dah ngak tau lagi mau kemana, sebab lahan perkebunan saya seluas 5 rante yang ditanami kelapa sawit dan durian, sudah hampir 3 bulan ini tidak bisa dipanen lagi, ” ucap salah seorang warga,  Mariana,  saat di temui di gedung DPRD Langkat, Rabu (16/2/2022).

“Untuk kebutuhan sehari – hari terpaksa saya dan keluarga kerja serabutan, sedangkan pihak perusahaan tidak mau memberikan ganti rugi yang pantas,” keluh warga. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Langkat, Ralin Sinulingga yang menemui warga mengatakan sudah memanggil pihak perusahaan PT. Thong Langkat Energi sebagai pekerja proyek bendungan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro ( PLTM) dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun belum ada kesepakatan jumlah pergantian antara warga dengan pihak perusahaan. 

“Kemarin sudah di gelar RDP,  pihak perusahaan yang awalnya mau mengganti kerugian warga sebesar 6 juta rupiah per rante,  sudah menaikkan ke 8 juta rupiah per rante,  namun warga belum mau menerimanya, ” ucap Wakil Ketua DPRD Langkat,  Ralin Sinulingga. 

“Namun DPRD Langkat akan terus melakukan upaya pendekatan agar pihak warga selaku pemilik perkebunan dan pihak perusahaan tercapai kata sepakat. Sebab saat ini warga sudah mulai kelaparan karena tidak memiliki penghasilan lagi, jadi pihak perusahaan harus lebih bijaksana dalam mengeluarkan kompensasi kepada warga, ” sambung Ralin Sinulingga. 

Warga juga mengancam akan terus bertahan di DPRD Langkat hingga kompensasi dari perusahaan sesuai dengan kerugian warga. (Tp)