Djohar Arifin : Rekruitmen Satu Juta Guru Honorer Belum Memuaskan

Binjai –

Usulan formasi dari Pemerintah Daerah terkait pendaftaran rekruitmen “Satu Juta Guru Honorer” jelang satu hari batas masa pendaftaran, dinilai masih belum memuaskan.

Agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) diharapkan dapat memperpanjang masa pendaftaran hingga menggencarkan sosialisasi hingga pelosok daerah.

“Kami mendapat informasi hingga H-1 penutupan masa pendaftaran, pengajuan formasi kebutuhan guru dari Pemerintah Daerah, tergolong masih minim.
Untuk itu, kami meminta perpanjangan masa pendaftaran sehingga makin banyak peluang bagi guru honorer untuk berkesempatan memperbaiki masa depan mereka,” pinta Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin, Anggota Komisi X DPR RI, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (30/12).

Politisi dari Partai Gerindra ini juga mengatakan, hingga pertengahan Desember lalu, adapun jumlah usulan formasi Guru dari Pemerintah Daerah dinilai masih relatif rendah, yaitu 174.077 formasi dari 1.000.0000 target rekrutmen guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemerintah daerah sepertinya masih ragu untuk mengajukan formasi kebutuhan guru, karena dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah,” bebernya.

Tidak hanya itu, Tokoh Nasional berdarah Melayu ini juga mengatakan, selama ini beban gaji dan tunjangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, baik dari unsur PNS maupun PPPK, memang menjadi beban Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pada saat ada pembukaan rekruitmen Satu Juta Guru Honorer menjadi PPPK, Pemerintah Daerah khawatir hal itu akan memperberat beban APBD.

“Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menegaskan jika sejuta guru honorer yang direkrut dengan skema PPPK, yang nantinya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, baik dari segi gaji dan tunjangannya,” tegas Prof Djohar Arifin.

Sebagai Anggota Komisi X DPR RI yang salah lingkup tugasnya adalah Pendidikan, Djohar menilai minimnya sosialisasi tentang rencana rekruitmen Sejuta Guru Honorer sebagai PPPK, menjadi pemicu keengganan Pemerintah Daerah untuk mengajukan formasi kebutuhan Guru ke Pemerintah Pusat. (Dera)