PDI Perjuangan: Indonesia Negara Hukum, Pembakar Bendera PDI Perjuangan Kami Proses Hukum

Jakarta – Pembakaran bendera PDIP oleh sejumlah Organisasi masyarakat saat gelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta mendapat kecaman keras oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan.

Aksi ini sempat viral dimedia sosial saat Massa demontrasi berorasi dan menyerukan Penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR Jakarta. Aksi pembakaran bendera pun terlihat disebuah video media sosial. Terlihat masa membakar bendera palu arit dan bendera PDI Perjuangan.

Menyikapi peristiwa tersebut, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara dan mengatakan kepada awak media PDI Perjuangan sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera Partai, ucapnya.

“PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi”, tegasnya.

Seluruh kekuatan Partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19. “Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama”, paparnya.

Sekjen PDI Perjuangan kembali menegaskan, mereka yang telah membakar bendera Partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum. “Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi”, katanya.

Lebih lanjut Hasto menekankan, Adapun berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, sikap PDI Perjuangan sejak awal kami tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tsb dan terus kedepankan dialog. “Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi”, harapnya.

Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. “Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tsb akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi”, tutupnya.

Sebelumnya Aksi demo dilakukan oleh sejumlah massa yang tergabung dari PA 212, FPI, dan sejumlah ormas Islam di depan Gedung DPR Jakarta, pada Rabu 24 Juni 2020.