Medan, BNEWS.ID – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka, SE. Politisi PDI Perjuangan itu mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penyebab antrean yang terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Medan.
Menurut Jusup, kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berdampak langsung terhadap aktivitas warga. Antrean kendaraan yang mengular sejak pagi hingga malam hari tidak hanya menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan, tetapi juga menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian.
“Pertamina jangan mempermainkan masyarakat. Jangan biarkan warga menjadi korban akibat buruknya pengelolaan distribusi BBM. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang layak,” tegas Jusup, Rabu (15/7/2026).
Ia menilai, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pertamina mengenai penyebab antrean panjang tersebut. Ketiadaan informasi yang jelas, menurutnya, justru memicu berbagai spekulasi dan semakin menambah keresahan masyarakat.
Karena itu, Jusup meminta Pertamina segera menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik sekaligus memastikan distribusi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh SPBU kembali berjalan normal.
“Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai muncul spekulasi yang justru memperkeruh keadaan,” ujarnya.
Jusup mengungkapkan bahwa antrean tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi jenis Solar, tetapi juga Pertalite. Bahkan, di sejumlah SPBU antrean masih terlihat hingga malam hari tanpa adanya langkah yang dinilai efektif untuk mengurai kepadatan kendaraan.
Apabila persoalan tersebut disebabkan oleh terganggunya distribusi BBM, ia meminta Pertamina bertanggung jawab dan segera mengambil langkah cepat agar pasokan kembali normal sehingga tidak terus merugikan masyarakat.
Selain itu, legislator dari Daerah Pemilihan Medan V tersebut juga mendorong Pertamina untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mempercepat penyelesaian persoalan distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.
Jusup juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penyelidikan apabila ditemukan adanya dugaan penimbunan atau penyimpangan dalam distribusi BBM.
“Kalau memang ada praktik penimbunan atau permainan dalam distribusi BBM, aparat penegak hukum harus mengusutnya hingga tuntas. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Share this content:
Comment