Dianggarkan Rp240 Triliun, Komisi Pemberantasan Korupsi Kawal Koperasi Desa Merah Putih

BNEWS.ID, Jakarta – Pemerintah terus menggenjot pembangunan ekonomi berbasis desa melalui peluncuran program strategis nasional bernama Koperasi Desa Merah Putih. Namun, di tengah besarnya ambisi program ini, muncul pula kekhawatiran akan potensi penyimpangan. Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung mengawal jalannya program tersebut sejak tahap awal.

Permintaan ini disampaikan Budi Arie usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025. Ia menekankan pentingnya pengawasan antikorupsi karena program ini melibatkan anggaran yang sangat besar dan menyentuh akar sistem perekonomian rakyat.

“Kami juga sudah minta agar nanti ada pegawai KPK yang bergabung dalam tim pelaksana program, agar bisa memberikan masukan, saran, dan juga melakukan mitigasi bila ada potensi pelanggaran hukum,” kata Budi Arie.

Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh dilakukan setelah program berjalan, melainkan harus dimulai sejak tahap perencanaan. Hal ini menurutnya krusial, mengingat skala program yang tergolong luar biasa. Koperasi Desa Merah Putih disebut membutuhkan anggaran sekitar Rp240 triliun, sebuah angka fantastis untuk skema pemberdayaan ekonomi desa.

“Ini anggaran yang sangat besar dan berisiko tinggi. Karena itu kami minta pengawasan sejak perencanaan,” tegas Budi.

Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian perdesaan, yang saat ini tengah menghadapi tantangan besar akibat arus urbanisasi. Banyak penduduk desa yang memilih pindah ke kota, sehingga pertumbuhan ekonomi makin terpusat di wilayah perkotaan. Jika tren ini dibiarkan, desa-desa akan kehilangan fungsinya sebagai penopang pangan dan ekosistem ekonomi nasional.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR pada Selasa, 20 Mei 2025, Erick menegaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih harus dijalankan secara serius dan transparan. Ia bahkan menyatakan, jika program ini gagal, maka pembicaraan soal koperasi seolah tak relevan lagi.

“Selalu kami sampaikan, kalau Koperasi Desa Merah Putih gagal, sudah, kita tidak usah bicara koperasi lagi,” ujar Erick.

Erick menambahkan bahwa program ini menggunakan plafon pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bukan dana tunai. Skema ini dibuat agar pendanaan tetap terkendali dan dapat dipantau dengan baik. Himbara, menurutnya, adalah pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema perlindungan untuk mengantisipasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah skema asuransi yang digagas oleh Kementerian Desa. Dalam kondisi tertentu, dana desa bahkan dapat dialihkan menjadi penjamin bagi pembayaran-pembayaran berikutnya.

“Itu bisa saja dana desa dialihkan sebagai guarantor untuk pembayaran ke depan, jika diperlukan,” ucapnya.

Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga memahami pentingnya membangun ekosistem yang sehat, baik dalam olahraga maupun ekonomi. Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dan memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar menjadi solusi bagi masa depan ekonomi desa.

Program Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai salah satu program terobosan yang bertujuan membangun kembali fondasi ekonomi nasional dari akar rumput. Dukungan antarlembaga, termasuk keterlibatan langsung KPK, diharapkan mampu menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Dengan kolaborasi yang kuat serta pengawasan yang ketat, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi tonggak sejarah baru. (Fahmi)