BNEWS.ID, Aceh Tenggara – Sebuah video amatir yang beredar di media sosial Facebook sempat membuat geger masyarakat Aceh Tenggara. Rekaman tersebut memperlihatkan ribuan peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memadati Rumah Sakit Umum (RSU) Sahuddin Kutacane untuk mengurus surat keterangan sehat. Para peserta tampak mengantre sejak pagi hingga sore hari.
Namun, dalam unggahan yang sama, mencuat isu adanya praktik pungutan liar (pungli) dengan besaran biaya mencapai Rp200 ribu hingga Rp400 ribu per orang. Kabar ini sontak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama para peserta yang tengah berjuang melengkapi berkas persyaratan kesehatan sesuai jadwal pemerintah pusat.
Merespons isu tersebut, Bupati Aceh Tenggara, H. Muhammad Salim Fakhri, SE, MM, turun langsung ke RSU Sahuddin Kutacane pada Senin (15/9). Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa kabar pungli yang beredar di media sosial tidak benar alias hoaks.
“Informasi pungutan liar itu tidak benar. Biaya yang dikenakan hanya Rp30 ribu sesuai ketentuan resmi yang berlaku, bukan ratusan ribu sebagaimana disebutkan di media sosial,” tegas Bupati.
Sebelumnya, antrean panjang di rumah sakit sempat menimbulkan keributan kecil akibat banyaknya peserta yang khawatir tak sempat menyelesaikan dokumen kesehatan tepat waktu. Menyikapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Tenggara mengambil langkah cepat dengan memperpanjang batas waktu pengurusan surat keterangan sehat bagi para peserta PPPK.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meredam kepanikan peserta sekaligus meluruskan isu yang terlanjur beredar luas. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, terutama yang beredar di media sosial. (Lan01/Lana)
Bagikan berita ini :
