![]()
Medan, BNEWS.ID – Komisi IV DPRD Kota Medan turun langsung ke Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (16/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan warga terkait pengelolaan fasilitas umum dan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) yang dinilai memberatkan.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi anggota Komisi IV Lailatul Badri dan Dr. Muhammad Afri Rizki Lubis, serta staf komisi. Turut hadir Lurah Suka Damai, petugas ketenteraman dan ketertiban (Trantib) kecamatan, serta kepala lingkungan.
Kedatangan rombongan anggota dewan disambut ratusan warga yang berkumpul di salah satu rumah warga. Rombongan kemudian diterima Ketua Paguyuban Kompleks Taman Malibu Indah, Alfian, yang menyampaikan sejumlah keberatan terkait kebijakan pengelolaan lingkungan oleh CV Tunas Malibu Impian selaku pihak developer.
Di hadapan anggota dewan, Alfian mempersoalkan penetapan tarif IPL sebesar Rp2.300 per meter persegi untuk setiap pemilik rumah. Menurutnya, selama paguyuban dipimpinnya, iuran yang diberlakukan hanya sebesar Rp1.000 per meter persegi.
Ia menilai kenaikan tarif tersebut perlu dijelaskan secara terbuka karena, menurut pengakuannya, tidak pernah dibahas melalui musyawarah maupun memperoleh kesepakatan bersama dengan warga.
“Kami warga keberatan dengan pengutipan iuran sebesar Rp2.300 per meter persegi kepada setiap pemilik rumah. Kami juga tidak pernah diajak berdiskusi dan membicarakan tarif tersebut, tetapi tiba-tiba sudah dilakukan pengutipan. Apa dasar pengutipannya, sementara kami tidak tahu ke mana uang iuran dipergunakan?” ujar Alfian.
Selain persoalan besaran iuran, Alfian juga mempertanyakan mekanisme penunjukan Petrus dan Kelvin sebagai ketua dan wakil ketua kelompok pengelola yang menerapkan tarif tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang memilih keduanya maupun bagaimana proses pembentukan kepengurusan baru itu dilakukan.
Sebagai bukti pengaduan, Alfian turut memperlihatkan sejumlah dokumen berupa bukti pengutipan iuran, poster berisi ketentuan yang disebutnya dibuat sepihak oleh CV Tunas Malibu Impian, serta nomor rekening BCA yang digunakan sebagai rekening penyetoran IPL.
Alfian juga mengungkapkan bahwa warga yang mempertanyakan kebijakan tersebut telah menyampaikan protes kepada pihak developer. Namun, menurut keterangannya, protes tersebut justru diikuti pembatasan penggunaan fasilitas kompleks terhadap warga yang tidak mengikuti ketentuan pengelola.
Ia menyebutkan, dari sekitar 400 kepala keluarga yang bermukim di kompleks tersebut, sebanyak 274 warga tercatat dalam kelompok paguyuban yang menolak kebijakan iuran tersebut.
Paul Minta Kedua Belah Pihak Memberikan Penjelasan
Menanggapi pengaduan warga, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengatakan pihaknya perlu mendengarkan keterangan dari seluruh pihak agar persoalan yang terjadi dapat diketahui secara utuh dan objektif.
Namun, Paul menyayangkan ketidakhadiran pihak developer dalam pertemuan awal bersama warga.
“Saya tidak melihat pihak developer. Tentunya harus hadir kedua belah pihak. Kenapa pihak developer tidak hadir?” kata Paul.
Warga kemudian menjelaskan bahwa pihak developer sebelumnya telah diundang, tetapi tidak memenuhi undangan tersebut.
Dalam pertemuan itu, warga juga mempertanyakan mekanisme pengelolaan kompleks. Mereka berpendapat bahwa pengelolaan lingkungan seharusnya sudah diserahkan kepada warga apabila 75 persen unit perumahan telah dihuni.
Warga juga menyampaikan keberatan apabila pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga yang dinilai masih memiliki keterkaitan dengan perusahaan developer.
Menanggapi situasi tersebut, Paul mengatakan pihaknya tidak ingin memaksakan pertemuan antara dua kelompok warga yang saat ini memiliki perbedaan pandangan. Hal itu dilakukan untuk menghindari potensi perselisihan, terlebih persoalan tersebut dikabarkan telah bergulir ke ranah hukum. (F08)
Share this content:




Comment