Siswa Sekolah Dasar Negeri 060870 Keracunan MBG

Medan, BNEWS.ID – Dugaan keracunan makanan yang dialami belasan siswa sekolah dasar negeri (SDN) 060870 di Jalan Krakatau, Kelurahan Pulo Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berapa waktu kemarin usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai perhatian serius.

Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., angkat bicara serta mendesak pemerintah kemudian pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, dugaan keracunan yang terjadi berulang kali berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan siswa, orang tua, dan masyarakat.Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara itu menegaskan, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

Ia meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dalam skema Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap proses pengolahan, kualitas, kandungan gizi, kebersihan, hingga distribusi makanan ke sekolah.

“Jangan sampai program MBG yang dinilai baik oleh pemerintah justru menimbulkan keresahan dan kegelisahan bagi anak-anak didik maupun orang tua. Keamanan dan kelayakan makanan harus menjadi prioritas utama. Sebelum didistribusikan, makanan harus melalui pemeriksaan kualitas dan keamanan pangan secara ketat,” Sebut Wong, sabtu (10/10/2026).

Wong juga meminta Dinas Pendidikan Kota Medan bergerak cepat merespons kejadian tersebut. Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara objektif dan tidak serta-merta menyalahkan pihak sekolah, mengingat sekolah merupakan penerima makanan dari mitra SPPG dalam pelaksanaan program MBG.

Wong turut mendesak aparat kepolisian menyelidiki penyebab dugaan keracunan tersebut, termasuk memeriksa pengelola dapur SPPG yang memasok makanan ke sekolah terdampak.

“Polisi harus menyelidiki penyebabnya secara menyeluruh. Apakah gejala yang dialami para siswa berkaitan dengan makanan MBG atau disebabkan faktor lain, semuanya harus dipastikan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, sanksi tegas harus diberikan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran atau bukti bahwa makanan yang disajikan tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Menurut Wong, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius, terlebih program MBG dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

“Pemerintah menyatakan makanan MBG telah melalui pemeriksaan higienitas sebelum didistribusikan ke sekolah. Namun, jika masih ditemukan siswa yang mengalami dugaan keracunan, hal ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang,” katanya.

Terkait keberlanjutan program MBG, Wong menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik. Namun, ia mengingatkan bahwa tujuan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan ketat dan pelaksanaan sesuai ketentuan yang ditetapkan BGN.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, S.STP., M.AP., mengatakan penanganan terhadap siswa yang diduga mengalami keracunan telah dilakukan melalui koordinasi antara pihak sekolah, pengelola SPPG, dan Dinas Kesehatan Kota Medan.

Menurut Barli, berdasarkan informasi yang diterimanya, lima siswa telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah dinyatakan sembuh. Sementara itu, siswa lainnya masih menjalani perawatan medis.

Ia mengatakan, peristiwa tersebut menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Pihaknya juga telah mengimbau para kepala sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap makanan yang diterima dan dikonsumsi siswa.

“Kami mengimbau agar anak-anak tidak mengonsumsi makanan apabila terdapat perubahan rasa, warna, atau bentuk yang mencurigakan. Jika ditemukan hal seperti itu, segera laporkan kepada pihak pengelola,” ujar Barli.

Dugaan keracunan yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan makanan dalam program MBG.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan kepada siswa. Kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, ketepatan distribusi, serta pengawasan keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaannya. (F08)