Program PKH jangan jadi senjata politik, pendamping PKH jangan terlibat

Binjai –

Beragam cara dilakukan pasangan calon walikota dan wakil walikota Binjai serta tim suksesnya untuk mendapatkan simpati dari warga.  Bahkan isu – isu hoaks juga digelontorkan guna mendapatkan dukungan pada 9 desember mendatang. 

Menyikapi perang politik yang tidak sehat ini,  ketua tim pemenangan paslon nomer 3, zainuddin purba menyayangkan isu yang tidak sehat tersebut.  

H.Zainuddin Purba.SH mengatakan jangan gunakan program program yang sudah berjalan dari pemerintah pusat , seperti PKH sebagai alat politik.

“Saya mengimbau kepada semua pemangku jabatan yg berkaitan dgn program PKH dari Kemensos RI ini agar tidak menyalah gunakan kewenangan dan tugas fungsinya.Tujuan program ini adalah percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia dan program ini begitu berhasil dampaknya kepada keluarga miskin” ujar zainuddin purba.

Lebih lanjut tokoh kota Binjai ini menegaskan bahwa setiap program pemerintah sudah ada sejak dahulu dan tidak ada kaitannya dengan pelakaanaan pilkada serentak 9 desember mendatang. 

“Program ini juga adalah program yang tidak ada kaitannya dengan Pemda, sehingga program ini tidak bisa diberhentikan oleh pemda yaitu dinas sosial dengan aeenaknya. Namun namanya masyarakat miskin kalau dilakukan intervensi ya mereka takut juga. Saya melihat para pendamping saat ini ada kerjasama dgn kadissos pemko binjai dengan cara memfasilitasi pertemuan para pendamping dengan ketua kelompok penerima PKH ditiap lingkungan, mereka seperti melakukan penekanan dan menakut nakuti, apabila mendukung paslon lain akan di usulkan pergantian nama penerima PKH kepd org lain” tegas pak uda. 

Melihat hal itu, Zainuddin purba yang saat ini menjabat sebagai sekretaris fraksi DPRD Sumut menyampaikan kepada warga agar jangan takut dengan isu – isu hoaks tersebut, karena ada prosedur dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat dalam pergantian nama penerima PKH tersebut. 

” saya sampaikan bahwa tidak akan ada pergantian nama selagi keluarga miskin tersebut masih memenuhi kreteria sebagai penerima bantuan PKH, karena secara nasional kriteria penerima bantuan PKH sdh baku.

Jangan salah gunakan kewenangan kalian sebagai pendamping PKH, kepercayaan bangsa dan negara kepada kalian sebagai pendamping harus dijunjung tinggi. Bapak Presiden RI ingin percepatan pengentasan kemiskinan baik ekonomi, sosial dan pendidikan bagi keluarga miskin, jangan kalian pendamping yg bekerja membuat sakit jiwa keluarga miskin dikota binjai, bekerjalah dengan penuh rasa tanggung jawab dan sejalan dgn tujuan nasional”, pungkas zainuddin purba dengan tegas. (TP)